Distribusi Dokter Seorang Jago Masih Njomplang, Ntt Paling Rendah

Ilustrasi dokter spesialis. Foto: iStock
Jakarta - Distribusi dokter spesialis di Indonesia masih belum rata. Data Kementerian Kesehatan menyatakan, dokter seorang andal masih terkonsentrasi di 3 provinsi besar di Indonesia. Provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali.

Tiga provinsi dengan distribusi dokter seorang andal paling rendah yakni Maluku Utara (Mal-Ut), Sulawesi Barat (Sulbar), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Provinsi Mal-Ut hanya punya 3,9 dokter seorang andal per 100 ribu penduduk, sedangkan Sulbar mempunyai rasio 3,5 per 100 ribu penduduk. NTT berada di posisi paling buncit dengan 3,2 per 100 ribu penduduk. Rasio ideal untuk Indonesia yakni 14,6 per 100 ribu penduduk.

Rendahnya distribusi dokter mengakibatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia tidak sama. Dalam data Kemenkes, salah satu misalnya yakni tidak terselenggaranya operasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Oksibil, Papua selama 15 tahun. RSUD Tais juga kali pertama melaksanakan operasi caesar pada 2017.

"Karena itu, kita sempat konsultasikan ke Mahkamah Agung (MA) sehabis Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) resmi dicabut. Program berganti nama menjadi Pemberdayaan Dokter Spesialis yang sama-sama bertujuan meratakan distribusi dokter," kata Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Usman Sumantri pada detikHealth, Rabu (23/01/2019).

Baca juga: Program Wajib Kerja Dokter Spesialis Resmi Batal

Sulitnya distribusi dokter bergotong-royong bukan duduk kasus gres di dunia kesehatan Indonesia. Diberitakan detikHealth sebelumnya, salah satu masalahnya yakni dokter masih tertumpuk di rumah sakit tipe A dan B. Padahal rumah sakit tipe C dan D juga membutuhkan dokter spesialis. Terutama 4 seorang andal dasar yaitu anak, bedah, penyakit dalam, kebidanan dan kandungan yang ditambah anastesi.

Usman memang belum menyebutkan teknis pelaksanaan kegiatan pendayagunaan, yang sekarang telah hingga pada tahap pembekalan. Program ditargetkan tanggapan dalam 90 hari usai keputusan penghapusan WKDS dikeluarkan MA. Pemerintah berharap kegiatan ini dapat membantu memperbaiki distrubusi pemerataan dokter di Indonesia.

Baca juga: Wajib Kerja Dokter Spesialis Batal, Pemerataan Dokter Lanjut

dokter spesialiskemenkesdokterwajib kerja dokter spesialis